BERITA tentang RAPBN 2009 yang akan menyediakan bujet pendidikan sebesar 20% dari APBN sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 sangat membesarkan hati saya. Kepastian ini diberikan oleh pemerintah melalui pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Paripurna DPR pada Jumat, 158, yang lalu.

Saat membaca berita ini, saya merasa gembira sekali. Pemerintah layak mendapatkan apresiasi yang besar untuk niat baik yang sangat mulia ini. Selama berada di luar negeri, saya kerap membaca berita yang kurang menyenangkan mengenai Indonesia. Saya selalu berusaha mengais-ngais berita yang positif tentang tanah air. Aha, sekarang saya mendapatkan apa yang saya cari itu.

Sungguh mengherankan bahwa respon kalangan dunia pendidikan terhadap rencana pemerintah ini tidak begitu antusias. Selama ini, masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pendidikan rewel menuntut agar pemerintah memenuhi amanat UUD untuk menyediakan dana untuk pendidikan nasional sebesar 20% dari APBN kita. Tugas ini sangat tidak mudah melihat kondisi ekonomi negeri kita yang masih sempoyongan karena terpaan krisis sepuluh tahun yang lalu.

Saat pemerintah memenuhi tuntutan itu, sungguh mengherankan, reaksi masyarakat yang selama ini menuntut kuota itu sama sekali tak memperlihatkan apresiasi yang memadai.

Kalangan DPR sendiri juga tidak menunjukkan antusiasme yang sepadan menanggapi niat baik ini. Yang saya baca adalah sejumlah skeptisisme yang cenderung meremehkan. Ini sungguh mengherankan.

Memang, alokasi bujet sebesar 20% untuk pendidikan itu bukan hadiah gratis dari pemerintah. Pemerintah memenuhi kewajiban ini karena, antara lain, keputusan MK pada 13 Agustus 2008 yang lalu yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk memenuhi amanat UUD itu.

Tetapi kita semua tahu, amanat itu tak mudah untuk ditunaikan. Di tengah belitan kesulitan ekonomi saat ini, menyediakan bujet sebesar yang diamanatkan oleh UUD itu jelas tak gampang. Resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk memenuhi amanat ini jelas tidak main-main: yaitu menaikkan defisit anggaran kita menjadi sebesar 1,9% dari PDB (produk domestik bruto).

Angka persenan itu memang kecil. Tetapi kalau kita lihat jumlah nominalnya, tentu kita akan terperangah, yaitu 99,6 triliun rupiah – jumlah yang jelas tak kecil. Dari mana pemerintah memperoleh uang itu? Tak ada sumber lain kecuali hutang. Menurut berita yang kita baca, pemerintah akan menerbitkan surat obligasi untuk menutup defisit anggaran yang sangat besar itu.

Nilai RAPBN 2009 adalah 1.122,2 triliun rupiah, jumlah terbesar dalam sejarah anggaran negara kita. Jika pemerintah memenuhi bujet pendidikan sebesar 20% dari jumlah itu, berarti akan tersedia dana sekitar 224 triliun untuk membiayai pendidikan nasional kita.

Menurut keterangan pemerintah, bujet ini akan diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan perbaikan gedung sekolah yang, seperti kita baca selama ini, masih banyak yang rombeng. Prioritas berikutnya adalah untuk mendanai riset.

MASALAH pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia sangat besar dan kompleks sekali. Anggaran sebesar 224 triliun rupiah itu jelas belum bisa menyulap dunia pendidikan kita menjadi “mengkilap”. Anggaran itu, misalnya, belum bisa mengangkat dunia pendidikan kita minimal setaraf dengan dua tetangga kita, Malaysia atau Singapura.

Perjalanan ke arah sana masih panjang, dan jelas tidak mulus. Hingga sekarang, dunia pendidikan kita masih menghadapi sejumlah masalah elementer, misalnya soal sistem ujian nasional yang masih “kisruh” hingga sekarang; atau masalah penyediaan buku teks yang bermutu dan terjangkau buat anak didik. Pemerintah juga belum bisa menyediakan gaji yang layak buat guru-guru kita.

Sarana fisik yang memadai untuk anak didik juga belum tersedia. Setiap memasuki ruang kelas SD kedua anak saya di Newton Centre, sebuah kota kecil di luar Boston, Massachusetts, saya selalu (meminjam istilah orang Jawa) “nggrentes” (sedih dengan mendalam) seraya berpikir dalam hati: kapan anak-anak di Indonesia bisa menikmati fasilitas seperti dinikmati oleh kedua anak saya di Boston ini; tak usah sama persis, minimal sepersepuluh saja sudah cukup?

Di tengah belitan masalah yang kronis ini, tentu niat baik pemerintah untuk menaikkan mutu pendidikan kita patut mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

SUDAH tentu niat baik pemerintah itu tidak dengan mudah bisa dilaksanakan. Tantangan pertama adalah apakah bujet sebesar itu benar-benar bisa disediakan. Sejumlah kalangan skeptis pada postur RABPN 2009 yang diajukan oleh pemerintah, antara lain karena memakai sejumlah asumsi yang terlalu optimis, misalnya mematok harga minyak sebesar 100 dolar per barrel, atau inflasi sebesar 6,5 persen.

Taruhlah, anggaran itu berhasil disediakan oleh pemerintah, pertanyaan yang menghadang berikutnya tak kalah merisaukan: apakah anggaran pendidikan sebesar itu bisa diserap oleh birokrasi kita? Berdasarkan pengalaman selama ini, kemampuan departemen pemerintah untuk menyerap bujet yang telah dianggarkan dalam APBN cukup rendah, mengakibatkan hangusnya anggaran yang ada.

Ataupun jika bisa diserap, biasanya hanya dilakukan pada penghujung tahun anggaran dengan cara “kejar target”, sehingga tak mencapai tujuan yang dikekendaki dari awal. Mereka yang biasa mengelola proyek pemerintah, tentu tahu hal ini dengan sangat baik.

Dengan kata lain, kompetensi birokrasi kita untuk menyerap bujet yang telah disediakan untuk mencapai suatu target tertentu masih sangat rendah. Ini tentu sangat merisaukan kita semua. Di tengah keluhan tentang rendahnya dana yang tersedia untuk pendidikan kita, terjadi suatu gejala yang tragis, yakni ada duit tetapi tak kita bisa memakainya dengan efektif dan efisien.

Belum lagi jika kita perhitungkan kemungkinan anggaran yang “bocor”, entah karena korupsi atau bentuk penyalahgunaan wewenang yang lain, sehingga bujet pendidikan yang besar itu tak sampai kepada mereka yang layak menerimanya.

Meskipun, skeptisisme ini bisa sedikit diredam karena kinerja KPK yang lumayan “agresif” selama ini. Untuk hal ini,sekali lagi, kita patut memberikan apresiasi pada pemerintah, terutama pada lembaga negara yang khusus melakukan “jihad” melawan korupsi ini.

Dengan seluruh masalah yang menghadang ini, kita tetap layak mengacungkan jempol kepada pemerintah yang bertekad untuk menyediakan dana yang cukup besar untuk pendidikan kita.

USAI mendengar pidato Presiden Yudhoyono pada sidang paripurna yang lalu, seorang anggota DPR melontarkan sebuah komentar yang “menarik”. Dia mengatakan bahwa pidato Presiden yang menjanjikan dana besar untuk pendidikan itu adalah bagian dari kampanye menjelang pemilu tahun depan.

Saya kerapkali mendengar skeptisisme semacam ini bertebaran di masyarakat. Meskipun setiap orang berhak mengemukakan komentar skeptis semacam itu, saya berpandangan bahwa di balik skeptisisme tersebut terdapat cara berpikir yang kurang tepat.

Jika pemerintah hendak melakukan sesuatu yang baik dianggap melakukan kampanye agar dipilih kembali, lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah sebaiknya pemerintah tak melakukan apa-apa? Bukankah pemerintah dipilih oleh rakyat untuk merealisasikan tujuan tertentu yang berguna untuk mereka sendiri?

Salah satu ciri pokok dalam sistem yang demokratis adalah jika pemerintah berhasil ia akan dipilih kembali; sebaliknya jika ia gagal, masyarakat akan menghukumnya dengan cara tak memilihnya lagi dalam pemilu berikutnya.

Skeptisisme masyarakat pada pemerintah memang bisa positif, tetapi juga bisa negatif. Orang-orang yang biasa “nyinyir” dan skeptis pada pemerintah dan politisi kadang-kadang tak pernah sadar bahwa masalah yang dihadapi oleh negeri kita begitu besar sehingga tak bisa disulap menjadi beres dalam waktu sekejap.

Dalam “note” yang lalu, saya pernah mengatakan bahwa pemerintah Presiden Yudhoyono tampak “medioker” alias sedang-sedang saja, tak memperlihatkan pencapaian yang amat mengesankan. Meskipun demikian, saya jujur ingin mengatakan bahwa dalam soal bujet pendidikan ini, pemerintah telah melakukan hal yang sangat tepat dan telah ditunggu-tunggu lama oleh masyarakat.

Rencana pemerintah ini memang belum akan menuntaskan masalah pendidikan nasional kita. Tetapi, ia adalah langkah positif untuk mencicil penanganan masalah itu dalam jangka panjang. Langkah ribuan kilo tidak bisa dicapai hanya dalam sekejap; ia dicapai melalui langkah-langkah kecil setapak demi setapak.

Terima kasih untuk pemerintah Indonesia!