SEORANG teman dari Yogyakarta, Slamet Tohari, begitu gigih berbicara tentang hak-hak mereka yang sering disebut sebagai “diffable”. Ini adalah istilah baru yang muncul belakangan untuk menyebut orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik.

Istilah itu merupakan akronim dari “differently able (people)”, yakni mereka yang memiliki kemampuan beda. Oleh karena itu, saya memakai terjemahan yang masih serba coba-coba, yakni “berdaya beda”. Saya kurang nyaman memakai istilah “diffable”, karena terlalu abstrak. Sebisa mungkin harus dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia.

Di masyarakat Barat, terutama di Amerika, sebutan “disabled” untuk orang-orang yang dalam masyarakat kita sering disebut “cacat”, dianggap kurang sensitif terhadap psikologi orang-orang yang berdaya-beda. Istilah “disabled” (artinya, “tak berdaya”) mengandaikan bahwa golongan yang ditunjuk oleh istilah itu tak memiliki kemampuan.

Tentu istilah itu sama sekali tak tepat. Orang-orang yang tak memiliki penglihatan (alias tuna netra), misalnya, belum tentu tak memiliki kemampuan dalam pengertian yang luas, sehingga harus disebut sebagai “disabled”, orang yang tak berdaya. Mereka tentu mempunyai kemampuan, tetapi dalam bentuk lain.

Karena itu, diciptakanlah istilah baru yang agak sedikit rumit, “differently able people”, disingkat “diffable”. Istilah ini dipandang lebih adil karena tidak menempatkan mereka yang menyandang “keterbatasan” (disabilities, dengan asumsi istilah ini masih bisa dipakai) sebagai golongan yang tak normal.

Masyarakat modern memang sangat sensitif terhadap hal-hal kecil semacam ini. Seorang filosof dari Slovenia, Slavoj Zizek, menyebut orang modern sebagai “subyek-yang-gampang-geli”, “tikclish subject”.

Slamet Tohari, teman saya dari Yogyakarta itu, sekarang gigih sekali mengampanyekan hak-hak kaum berdaya beda di Indonesia. Dia nyaris frustasi berat, karena sensitifitas atau kesadaran tentang masalah ini masih sangat kurang sekali dalam masyarakat (maksudnya tentu masyarakat Indonesia, terutama Jawa).

Kasus terakhir yang teramat memukul kalangan berdaya-beda adalah ditolaknya seorang mahasiswa yang kebetulan tuna-netra untuk mendaftar di UIN (Universitas Islam Negeri) Jakarta.

Tragedi (kalau boleh disebut demikian) di UIN itu, menurut saya, hanyalah merupakan puncak dari gunung es. Maksudnya, itu hanyalah kasus di permukaan. Di bawah permukaan, kita akan menjumpai hal serupa di mana-mana. Masyarakat kita belum menganggap penghormatan terhadap mereka yang berdaya beda sebagai masalah yang serius dan penting.

SALAH satu hal yang menarik perhatian saya saat tinggal di kota-kota besar di Barat seperti Amerika, misalnya Boston tempat saya tinggal sekarang ini, adalah hal-hal kecil yang menyangkut hak kaum berdaya-beda itu.

Setiap hari, saya selalu naik kereta untuk pergi ke kampus. Jarak antara apartemen saya dengan kampus sekitar satu jam. Harga apartemen di sekitar kampus Universitas Harvard sangat mahal sekali. Saya terpaksa mencari tempat tinggal yang sangat jauh dari kawasan kampus, karena sedikit lebih murah.

Di tengah-tengah perjalanan naik kereta itu, saya sering melihat pemandangan yang sangat menarik minat saya sebagai orang yang datang dari kota dengan kultur yang sama sekali beda, yaitu Jakarta.

Beberapa kali saya melihat orang-orang yang memakai kursi roda naik kereta atau bis dengan mudah sekali. Pertama kali melihat itu, saya tertegun: wow! Dalam hati, saya bertanya: apakah hal serupa bisa terjadi di Jakarta?

Di setiap “stop” atau tempat pemberhentian, saya selalu melihat alat tertentu untuk membantu pemakai kursi roda untuk naik kereta.

Karena belakangan dipandang kurang praktis, sebab pengoperasiannya membutuhkan bantuan pihak sopir kereta, alat itu kemudian diganti dengan “metode” lain yang jauh lebih efisien dan “self-reliant”, alias mandiri. Sejak dua tahun lalu, semua pemberhentian kereta dilengkap dengan “ramp” atau jalan tertentu yang memudahkan pe-kursi roda untuk naik kereta tanpa bantuan siapapun.

Hal serupa juga berlaku untuk bis kota. Semua bis yang beroperasi di kota Boston dilengkapi dengan sistem tertentu sehingga tangga naik bis bisa naik turun secara otomatis untuk membantu pe-kursi roda naik secara mandiri, tanpa bantuan siapapun.

Baik di dalam kereta atau bis selalu tersedia tempat khusus untuk mereka yang masuk kategori berdaya beda; biasanya disebut “people with disabilities”, mereka yang memiliki keterbatasan. Jika orang “normal” duduk di sana, bisa dikenai denda yang mahal sekali.

Semua trotoar juga dibangun begitu rupa sehingga memudahkan mobilitas kaum berdaya-beda, khususnya pemakai kursi roda. Ujung trotoar biasanya dibuat agak miring atau landai, sehingga pe-kursi roda tidak terjatuh saat berjalan. Ini berbeda dengan trotoar-trotoar di Jakarta yang nyaris mustahil dipakai oleh pe-kursi roda.

Pemandangan seorang pe-kursi roda berjalan sendiri ke mana-mana tanpa meminta bantuan siapapun, saya lihat setiap hari di kota Boston. Mereka belanja sendiri ke toko, bersliweran di tempat-tempat publik, sebagaimana orang-orang lain.

Semua gedung, terutama yang dibangun belakangan, dilengkapi dengan ramp atau ambalan tertentu yang miring dan landai sehingga pe-kursi roda bisa masuk ke sana. Pintu gedung juga dilengkapi dengan tombol khusus; pe-kursi roda tinggal memencet tombol itu, dan, bim-salabim, pintu gedung terbuka lebar untuk dirinya. Ia tak harus “memeras” tenaga untuk membuka pintu secara manual.

Dengan kata lain, semua fasilitas publik di kota dibuat begitu rupa sehingga tidak men-diskriminasi orang-orang yang berdaya-beda. Beberapa gedung tua memang tidak memiliki kelengkapan semacam itu. Ini menandakan bahwa kesadaran tentang hak-hak kaum berdaya beda barulah muncul belakangan.

Sebagai diskursus publik, masalah kaum berdaya beda ini memang baru muncul di Barat belakangan. Dengan maraknya teori posmodernitas dan dekonstruksi yang memberikan perhatian khusus pada “yang beda” (different/difference, atau malah lebih khusus lagi “differance” sebagaimana dikenalkan oleh Jacques Derrida), masalah hak-hak kaum berdaya beda ini mendapatkan tempat yang khusus, terutama pada level analisis teoritik.

Yang menarik, hak-hak kaum berdaya beda ini bukan saja dibicarakan sebagai sebuah teori, tetapi sudah “mengejawantah” menjadi kebijakan publik. Ini terlihat dari ruang-ruang publik yang mudah di-akses oleh kaum “diffable”.

MASALAH kaum berdaya beda ini belum menjadi isu serius dalam masyarakat Indonesia. Konsepsi mereka tentang kehidupan publik yang etis belum melibatkan hak-hak kaum berdaya beda. Ini bisa kita lihat dalam sikap masyarakat yang ambigu: tidak membenci kaum berdaya beda, tetapi juga tak memberikan perhatian khusus.

Dengan kata lain, masyarakat bersikap “mengabaikan”. Seolah-olah kaum berdaya beda adalah “non-existent subject”, warga yang ada tetapi seperti tiada, persis seperti dalam ungkapan Arab yang terkenal, “wujuduhu ka ‘adamihi”. Maksudnya: ada atau tidak ada, sama saja. Penjelasannya sangat sederhana: radar moral mereka belum bisa menangkap isu ini sebagai masalah yang layak dipikirkan dan diperhatikan.

Mengubah keadaan ini bukan hal yang mudah. Saya tahu kenapa teman saya, Slamet Tohari itu, mengalami “stres” berat, sebab tak banyak orang yang bisa diajak berdiskusi menganai masalah ini. Masyarakat belum memandang ini sebagai “isu”; alias “non-issue”.

Pemberangusan hak-hak jamaah Ahamadiyah yang kita lihat akhir-akhir ini sebetulnya menandakan suatu gejala tertentu dalam masyarakat, yaitu ketidak-sediaan menerima hal-hal yang dalam “kosmologi” mereka dipandang “tak normal”.

Gejala ini berlaku di banyak bidang dalam kehidupan masyarakat. “Yang tak normal” diabaikan, atau malah diberangus. “Yang tak normal” ini mencakup segala hal: doktrin, mazhab, aliran, pikiran, orientasi seksual, kondisi fisik, dsb.

Dalam menghadapi isu ini, pendekatan yang lazim dipakai masyarakat adalah “normalisasi”, yaitu memaksa yang tak normal untuk pelan-pelan mengalami terapi sehingga menjadi normal. Jamaah Ahmadiyah, misalnya, dipaksa untuk kembali ke ajaran yang benar dan “normal”; kalau tidak mau, silahkan keluar dari Islam dan menjadi “sampah masyarakat” yang layak diperlakukan dengan semena-mena. Ini hanya contoh yang ekstrem saja.

Padahal, ada pendekatan lain di luar “normalisasi”, yaitu menerima dan menghargai perbedaan itu apa adanya; lebih jauh lagi, kalau mampu, belajar secara positif dari perbedaan tersebut. Inilah paradigma yang berlaku dalam cara pandang yang diwakili oleh istilah yang dibenci oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu pluralisme.

Kalangan konservatif Islam mengejek gagasan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme sebagai “sepilis”, mengingatkan kita pada penyakit “siphilis”. Ejekan ini persis dengan cara-cara yang dipakai kalangan PKI dulu pada tahun 60an untuk meledek “Manifesto Kebudayaan” sebagai “Manikebu”, istilah ejekan yang mengingatkan kita pada mani atau spermanya kerbau.

Sudut pandang yang dipakai dalam pluralisme bukan melakukan normalisasi hal-hal yang dipandang “abnormal”, tetapi menerimanya sebagai fakta sosial, menghormatinya, serta belajar dari sana.

Etos yang dikembangkan dalam pluralisme adalah simpati yang ekspansif, bukan simpati yang selektif. Saat umat Islam mendengungkan semboyan bahwa Islam membawa rahmat bagi alam raya (sesuai dengan ayat yang terkenal dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ‘alamin) pertanyaannya: apakah rahmat ini benar-benar mencakup semua manusia, rahmat yang ekspansif, atau hanya manusia tertentu saja, yakni rahmat yang eksklusif atau selektif?

Jika rahmat atau simpati di sana bersifat ekspansif, kenapa orang-orang yang “abnormal” (misalnya, “abnormal” [tentu abnormal di mata kaum ortodoks] dari sudut doktrin seperti Jamaah Ahmadiyah) dibiarkan untuk diperlakukan dengan semena-mena?

Kenapa masalah hak-hak kaum berdaya beda sama sekali tak mendapatkan tempat dalam diskursus keislaman, misalnya?

Tantangan masyarakat, terutama umat Islam, ke depan tentu bagaimana mengembangkan simpati yang ekspansif itu.[]