SAYA senang sekali, anak-anak muda saat ini sudah berani mendeklarasikan diri sebagai calon presiden untuk pemilu 2009 mendatang. Ini adalah perkembangan yang positif dan layak kita apresiasi.

Dimulai dengan langkah berani Rizal Mallarangeng, anak-anak muda lain kemudian rame-rame “keluar dari bawah karpet”: Fadjroel Rachman, Zulkiflimansyah, Ratna Sarumpaet, dan Yusril Ihza Mahendra.

Kemunculan anak-anak muda ini memberikan angin segar, karena publik akan mendapat pilihan alternatif untuk calon pemimpin mereka di masa depan.

Yang dikatakan oleh Rizal Mallarangeng dalam sebuah acara “talk-show” di TV swasta beberapa waktu lalu tepat sekali, bahwa masyarakat sebaiknya mendapatkan pilihan alternatif selain nama-nama yang selama ini sudah beredar: Megawati, SBY, Amin Rais, Abdurrahman Wahid, dll.

Tokoh-tokoh tua tentu masih tetap boleh dan berhak mencalonkan diri, tetapi jika publik hanya memilih calon yang itu-itu saja, tentu keadaannya sama sekali tak sehat. Sebagaimana udara akan sehat jika mengalami sirkulasi, begitu pula kepemimpinan akan menjadi sehat wal-afiat jika terus-menerus mengalami peremajaan dan sirkulasi.

Sudah jelas, anak-anak muda tidak dengan sendirinya lebih baik dari tokoh tua. Kualitas kepemimpinan tidak terkait secara otomatis dengan umur. Tetapi, sebagaimana kita tahu sendiri, tokoh-tokoh “tua” yang telah mencoba menjadi pemimpin nasional sejauh ini (yaitu Gus Dur, Megawati, dan SBY) sama sekali tak memperlihatkan prestasi yang cemerlang.

Saya tak mengatakan mereka gagal sepenuhnya, tetapi mereka masih sangat jauh dari harapan masyarakat yang begitu melambung-tinggi setelah hancurnya rezim Orde Baru.

Pemerintahan Gus Dur sarat dengan kekacauan dan ketidakpastian politik, selain umurnya pendek, sehingga kita tak melihat hasil-hasil yang bisa kita nilai secara objektif.

Pemerintahan Megawati dan SBY tidak gagal total, tetapi secara umum boleh dikatakan “medioker”, alias “tanggung”. Pemerintahan SBY tampak sekali sangat ragu-ragu dalam mengambil keputusan, kontras dengan profil dia sebagai seseorang yang berlatar-belakang militer yang selama ini diandaikan tegas dan berani.

Dengan seluruh kekurangannya, saya tetap memberikan apresiasi pada kedua presiden itu. Tetapi sebagai seorang pemilih, saya cenderung untuk mencari pemimpin lain. Saya akan katakan pada mereka: enough is enough! Sudah cukup sekali saja kalian menjadi pemimpin. Kita butuh alternatif baru.

Di sinilah pentingnya calon-calon baru tampil ke permukaan, agar masyarakat memiliki pilihan alternatif yang segar. Keunggulan demokrasi: sistem itu memberikan kemungkinan kepada kita, para pemilih, untuk menghukum para ‘the incumbent’ atau orang yang sedang berkuasa dengan mem-vote out, atau tak memilihnya kembali jika dia gagal memimpin, dan bereksperimen dengan tokoh lain. Begitu seterusnya.

TEMAN saya, Nadirsyah Hosen (saya biasa memanggilnya Kiai Nadir), menulis sebuah catatan yang sangat bagus dan menarik tentang pencalonan diri Rizal Mallarangeng (RM) sebagai presiden.

Dia, antara lain, mengatakan bahwa RM seharusnya menempuh “trayek politik” yang normal sebelum ujug-ujug mencalonkan diri sebagai presiden. RM seharusnya masuk dalam partai politik terlebih dulu, belajar memimpin, belajar menghadapi situasi politik yang kongkret, sebelum akhirnya “loncat” menjadi calon presiden.

Apa yang dikatakan oleh Nadir sangat benar, dan itulah trayek politik yang seharusnya terjadi dalam kenyataan sehari-hari. Seorang calon presiden semestinya memiliki pengalaman politik yang memadai dalam partai, atau minimal pernah memimpin suatu daerah, entah sebagai bupati atau gubernur, sebagaimana contoh yang saya lihat dalam kasus Amerika Serikat.

Stok kepemimpinan di Amerika Serikat (baca: presiden), sebagaimana kita tahu, nyaris berasal dari dua sektor saja: kalau tak anggota senat, ya mantan gubernur negara bagian. Calon independen (seperti kasus Henry Ross Perot atau, dalam pemilu presiden AS 2008 sekarang ini, Ralph Nader) nyaris mustahil bisa terpilih.

Tetapi, di Indonesia, trayek politik normal seperti itu, sekurang-kurangnya dalam konteks saat ini, belum bisa terjadi. Usia demokrasi Indonesia baru beberapa hari saja, sehingga masih terjadi banyak anomali. Dalam usia yang muda itu, kita belum melihat proses rekrutmen yang baik dalam partai politik yang ada.

Jika kita mengandalkan proses normal dalam partai, maka yang akan kita lihat dalam Pemilu 2009 mendatang adalah nama-nama lama yang, seperti saya katakan di atas, sudah terbukti tak terlalu cemerlang dan kompeten sebagai presiden.

“Impasse” atau kebuntuan politik ini hanya bisa diterobos dengan “langkah abnormal”, yaitu anak-anak muda secara “nekat” mencalonkan diri, mencoba membujuk publik dengan gagasan-gagasan baru yang lebih segar; sebab, dalam politik demokratis, sebagaimana pernah saya tulis dalam note lalu, yang sangat penting adalah persuasi atau bujukan.

Kita tak bisa memaksa rakyat untuk memilih Rizal Mallarangeng. Yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda seperti RM adalah membujuk masyarakat agar mereka yakin bahwa dialah calon yang pantas untuk menjadi pemimpin. Jika publik percaya, kita berharap partai berubah pikiran, lalu mencomot anak-anak muda itu sebagai kandidat presiden.

Munculnya anak-anak muda ini menciptakan suatu fenomena menarik, yaitu “pasar kepemimpinan” yang lebih terbuka. Partai politik bisa “berbelanja” tokoh alternatif yang pas, selain tokoh konvensional yang biasanya adalah figur karismatis dalam partai bersangkutan. Bukankah perkembangan semacam ini sangat sehat?

HANYA saja ada beberapa catatan untuk anak-anak muda yang menjadi calon presiden saat ini. Kalau mereka mencalonkan diri sebagai presiden, maka sudah seharusnya mereka bertindak sebagai calon sungguhan; mereka mesti berlagak seperti benar-benar sudah menjadi presiden, serta membayangkan akan mengurus keadaan dan situasi politik empiris yang akan dihadapi oleh setiap presiden terpilih.

Menghadapi situasi politik yang kongkret harus dibedakan dengan situasi aktivisme mahasiswa.

Kesungguhan itu harus terlihat dalam retorika yang disampaikan ke publik. Seorang kandidat bisa saja menawarkan platform yang sangat ‘populis’ dan radikal sehingga menarik simpati publik; tetapi platform semacam itu tak ada gunanya, karena sudah pasti akan sulit dilaksanakan dalam situasi kongkret.

Jika kandidat bersangkutan bim-salabim benar-benar terpilih, dan akhirnya tak mampu membawa beban ‘janji besar’ yang ia jual pada masa kampanye, dia akan menjadi cemoohan publik.

Saya tak anti retorika populis, tetapi politik adalah bermain dengan keseimbangan yang tak gampang antara janji dengan kemampuan serta konteks empiris.

Ambil contoh, jika saya maju sebagai calon presiden, lalu, untuk menarik simpati konstituen Muslim, saya menjual isu ‘murah’ yang ‘laris manis’, misalnya menghapuskan Israel dari muka bumi seperti dikemukakan oleh presiden Ahmadinejad, itu jelas hanya retorika gombal-kosong yang tak mungkin terpenuhi.

Publik bisa saja dibodohi dengan janji seperti itu; tetapi, kalau saya mau menjadi pemimpin yang sungguhan, saya tak akan memberikan janji kepada publik yang saya tahu pasti susah dilaksanakan. Sebab, itu artinya saya akan melakukan kebohongan di kemudian hari, selain mengecewakan pendukung saya.

Atau contoh yang agak ekstrem: karena selama ini saya mengkritik keras fatwa-fatwa MUI, lalu saya mengajukan platfrom untuk membubarkan MUI, kalau tidak malah Departemen Agama sekalian. Kalau saya membuat platform semacam itu, maka sudah pasti saya tak serius mencalonkan diri sebagai presiden.

Atau, contoh lain, saya mengajukan platform populis seperti menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau menolak membayar sama sekali hutang luar negeri, jelas sekali janji semacam itu susah terpenuhi.

Janji seperti itu saya katakan bukan janji serius. Kalau hal itu dikemukakan dalam demonstrasi, boleh saja. Tetapi mengatakan itu dalam konteks kebijakan yang riil, saya ragu bahwa itu adalah janji yang masuk akal. Ingat, dalam konteks pilihan kebijakan yang riil, kita berhadapan dengan batasan-batasan dan situasi politik empiris yang sangat kompleks.

Seorang calon presiden harus membayangkan dirinya berada dalam konteks yang kongkret semacam itu, bukan sekedar menjual janji saja.

Sebagai pemilih, saya hanya ingin mendengar platform politik yang masuk akal, bukan janji-janji ‘manis’ yang hanya enak didengar. Saya tahu, masalah yang dihadapi oleh Indonesia sangat kompleks, tak bisa diatasi dengan “ilmu sapu jagad” yang sekali pukul lalu semuanya beres.

Dalam politik, tak ada “ilmu sapu jagad”; yang ada adalah kebijakan yang rasional dan masuk akal, atau kebijakan yang irrasional.[]