Kritik kecil atas argumen aktivis Hizbut Tahrir

SAYA kerap mendengar pernyataan aktivis Hizbut Tahrir (HT), gerakan Islam yang dikenal dengan “mimpi besar” untuk menegakkan negara Islam internasional itu (dikenal dengan negara khilafah), bahwa fakta sosial tak bisa menjadi dasar landasan penetapan hukum.

Pernyataan ini pertama kali saya dengar dari jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, saat saya dan dia berbicara dalam sebuah diskusi di Bogor sekitar enam tahun yang lalu. Belakangan, aktivis HTI kerap mengulang-ulang argumen serupa. Rupanya, statemen ini menjadi semacam “refrain” di kalangan mereka.

Bagi yang kurang akrab dengan ilmu ushul fikih (teori hukum Islam), mungkin statemen ini kurang begitu jelas. Supaya sederhana dan mudah dipahami, saya akan berikan contoh kecil berikut ini.

Kita tahu, bahwa Sunan Kudus membangun masjid dengan menara yang berbentuk seperti pura Hindu. Taruhlah, anda terlibat dalam sebuah diskusi tentang boleh tidaknya membangun masjid dengan arsitektur yang menyerupai tempat ibadah agama lain. Misalkan saja anda berpendapat bahwa hal itu boleh. Saat lawan diskusi anda bertanya, apa “hujjah” atau argumen anda, anda menjawab, “Tuh, buktinya Sunan Kudus membangun masjid dengan arsitektur yang menyerupai tempat ibadah agama Hindu.

Ini hanya contoh anekdotal yang sangat sederhana. Anda bisa mengembangkan contoh ini dengan kasus-kasus lain.

Menurut aktivis HTI, cara berargumen seperti ini mereka anggap salah, sebab fakta sosial, yaitu tindakan Sunan Kudus, tidak bisa dijadikan sebagai landasan penetapan hukum tentang boleh tidaknya membangun masjid dengan gaya arsitektur yang mirip tempat ibadah agama lain. Hukum, menurut mereka, hanya bisa disandarkan atas dalil agama (dalil syar’i). Dalil atau teks agama mengatasi segala-galanya. Tindakan Sunan Kudus atau tokoh manapun, selain Nabi Muhammad, tidak bisa menjadi standar normatif. Yang bisa menjadi standar hanyalah teks agama.

Apakah argumen aktivis HTI ini tepat, terutama dilihat dari tradisi teori hukum Islam klasik sendiri? Esei pendek ini saya tulis untuk memberikan kritik atas cara berpikir aktivis HTI yang, jujur saja, merupakan ciri-khas kaum “tekstualis” di manapun.

Dalam pandangan saya, argumen semacam ini sama sekali tak tepat. Memang, dalam teori hukum Islam, dikenal empat sumber hukum utama, yaitu Quran, hadis, ijma’ (konsensus sarjana hukum Islam atau “juris”) dan qiyas atau analogi (dalam tradisi fikih Syiah, sumber keempat bukan qiyas tetapi akal).

Tetapi, sumber hukum bukan hanya empat, sebab ada sumber-sumber lain yang kedudukannya memang diperselisihkan oleh para sarjana Islam (al-adillah al-mukhtalaf fiha). Statemen aktivis HTI bahwa fakta sosial tidak bisa menjadi sumber hukum, sama sekali tidak tepat, sebab di luar empat sumber utama di atas, ada sumber-sumber lain yang diakui oleh ulama fikih, termasuk fakta sosial sebagaimana akan saya tunjukkan nanti.

Argumen kalangan HTI ini sengaja mereka pakai untuk menepis sanggahan yang diajukan oleh para pengkritik teori negara khilafah yang antara lain disandarkan pada fakta-fakta historis dalam sejarah Islam.

Para pengkritik teori negara khilafah, antara lain, mengatakan praktek negara khilafah tidak “secemerlang” yang dikira oleh para penyokong ide itu. Banyak “khalifah” dalam dinasti-dinasti Islam masa lampau yang bertindak otoriter, despotik, dan kejam. Sebagaimana dalam sejarah negara-negara kuno, pertumpahan darah selalu menandai peralihan kekuasaan dari satu dinasti Islam ke dinasti yang lain.

Terhadap kritik semacam ini, aktivis HTI akan mengatakan bahwa fakta sejarah tidak bisa menjadi dasar untuk menetapkan hukum. Menurut mereka, negara khilafah adalah satu-satunya bentuk negara yang sah menurut dalil agama; fakta sejarah yang menunjukkan bahwa bentuk negara khilafah tak seideal yang dibayangkan, menurut mereka, tak bisa dijadikan argumen untuk menyanggah dalil agama.

Dalam pandangan aktivis HTI, dalil agama sudah cukup dalam dirinya sendiri; fakta sosial harus tunduk pada dalil agama, bukan sebaliknya.

DALAM standar ilmu ushul fikih klasik, argumen ala HT ini jelas sama sekali salah. Dalam hukum fikih, fakta sosial jelas bisa menjadi dasar penetapan hukum. Karena itulah ada kaidah terkenal, “taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminati wa al-amkan,” hukum berubah sesuai dengan waktu dan tempat.

Perbedaan mazhab dalam Islam jelas terkait dengan perbedaan konteks sosial di mana pendiri mazhab itu hidup. Kenapa mazhab Abu Hanifah sering disebut sebagai mazhab ahl al-ra’y, pendapat yang cenderung rasional, karena mereka hidup di Kufah, kota tempat persilangan budaya, kota di mana kita jumpai warisan dari banyak peradaban besar sebelum Islam.

Sementara mazhab Maliki lebih cenderung berpegang pada “sunnah” penduduk Madinah (dikenal dengan ‘amal ahl al-Madinah) karena memang itulah kota tempat Nabi dan sahabatnya hidup, sehingga sunnah penduduk Madinah dianggap sebagai norma.

Sudah tentu, fakta sosial semata-mata memang tak cukup untuk menetapkan sebuah hukum dalam pandangan teori hukum Islam klasik. Fakta sosial tetap harus ditimbang berdasarkan teks. Tetapi teks saja juga tak cukup, karena teks juga dipahami berdasarkan perubahan-perubahan lingkungan sosial yang ada. Dengan kata lain, ada hubungan simbiosis antara teks dan konteks sosial. Dengan demikian, argumen aktivis HTI itu jelas sama sekali tak benar.

Seorang ulama mazhab Hanbali, Najm al-Din al-Thufi (w. 1324 M), malah berpendapat lebih jauh lagi. Dalam kitabnya yang kurang banyak dibaca luas, “Kitab al-Ta’yin fi Sharh al-Arba’in” (komentar atas kumpulan empat puluh hadis karya Imam Nawawi), al-Thufi melontarkan sebuah pendapat yang menjadi kontroversi dari dulu hingga sekarang, bahwa jika terjadi pertentangan antara maslahat atau kepentingan umum dengan teks atau dalil agama, maka maslahat harus didahulukan.

Saya kutipkan teks Thufi yang langsung berkaitan dengan hal ini:

Wa in khaalafaaha wajaba taqdim ri’ayat al-masalahati ‘alaihima bi thariq al-takhsis wa al-bayan lahuma, la bi thariq al-iftiyat ‘alaihima wa al-ta’thil lahuma, kama tuqaddam al-sunnah ‘ala al-Qur’an bi thariq al-bayan” (hal. 238, edisi yang diedit oleh Ahmad Haj Muhammad ‘Uthman, 1998).

Secara ringkas, teks itu menegaskan, jika terjadi pertentangan antara teks (nass) dan konsensus ulama (ijma’) dengan maslahat, maka kemaslahatan umum harus didahulukan di atas teks dan ijma’.

Maslahat bersumber dari konteks sosial. Jika dalil agama bertentangan dengan konteks sosial, maka konteks harus didahulukan di atas teks agama. “Mendahulukan” di sini, dalam pandangan Thufi, bukan berarti membatalkan dan menganulir sama sekali dalil agama. Sebaliknya, konteks sosial dianggap sebagai “pentakhsis” atau spesifikasi dan “bayan” atau menerangkan teks atau dalil agama yang ada.

Ini memang pembahasan yang kompleks. Yang tidak pernah belajar ushul fikih, penjelasan ini mungkin terlalu teknis dan kurang jelas. Intinya adalah: jika dalil dalam Quran atau hadis mengatakan A, lalu konteks sosial justru menunjukkan B, maka teks Quran/hadis itu bisa “dispesifkasi” atau “diterangkan” oleh konteks itu. Dengan kata lain, konteks didahulukan atas teks.

Pendapat al-Thufi ini memang banyak diserang oleh ulama-ulama lain, karena dianggap terlalu berani. Dia bahkan diisukan sebagai seorang penganut sekte Syi’ah rafidah (Syi’ah yang ekstrim). Biasa, ini adalah semacam “black campaign“. Seolah-olah jika seseorang menganut sekte Syi’ah maka pendapatnya otomatis salah.

Apapun, pendapat al-Thufi ini sangat menarik dan memperlihatkan bahwa di kalangan ulama fikih dan ushul fikih klasik sendiri sudah ada pendapat yang menyatakan tentang kedudukan penting dari konteks sosial. Sekali lagi, pernyataan kalangan aktivis HTI bahwa fakta sosial tak bisa menjadi sumber hukum, sama sekali tak tepat, untuk tak mengatakan keliru sama sekali.

Sementara itu, banyak sekali ketentuan hukum dalam fikih yang digantungkan pada adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Itulah sebabnya, dalam fikih dikenal kaidah yang sangat populer, “al-’adah muhakkamah“, kebiasaan sosial bisa menjadi sumber hukum.

Sudah tentu adat bukan sumber hukum yang mandiri, sebab harus ditimbang berdasarkan parameter teks agama. Tetapi, teks agama juga tak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan adat sosial. Dengan kata lain, ada hubungan simbiosis antara adat dan teks agama. Adat dan teks agama, dua-duanya menjadi sumber hukum.

Contoh sederhana adalah mengenai mas kawin atau mahar. Quran menegaskan bahwa seorang lelaki harus memberikan mas kawin kepada perempuan yang dinikahinya (wa aatu al-nisa’a shaduqatihinna nihlah, QS 4:4). Tetapi Quran tidak menerangkan, berapa jumlah mahar yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya.

Di sini, ada ruang “legal” yang dibiarkan terbuka oleh teks agama. Adat masuk untuk mengisinya. Jumlah mahar, menurut ketentuan yang kita baca dalam literatur fikih, diserahkan saja pada adat dan kebiasaan sosial yang ada. Oleh karena itu, jumlah mahar berbeda-beda sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat. Itulah yang dikenal dalam fikih sebagai “mahr al-mitsl“, yakni mas kawin yang sepadan dengan kedudukan sosial seorang isteri dalam adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Fakta ini dengan baik menunjukkan bahwa kebiasaan sosial bisa menjadi sumber hukum. Teks saja tidak cukup kalau tak dilengkapi dengan konteks sosial.

Kalangan santri yang belajar di pesantren-pesantren NU tentu sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa hukum bisa berubah-ubah karena perubahan konteks. Fatwa beberapa kiai berubah-ubah dari waktu ke waktu karena perubahan konteks sosial. Pada zaman kolonial Belanda dulu, banyak kiai yang berfatwa bahwa memakai celana dan jas hukumnya haram, karena menyerupai adat kebiasaan kaum kolonial yang “kafir”. Setelah zaman merdeka, kiai-kiai mulai berubah pendapat dan bisa menerima “baju kolonial” itu, karena konteksnya sudah berbeda.

Jadi, sekali lagi, apa yang dikatakan oleh aktivis HT itu sama sekali keliru![]

About Ulil Abshar-Abdalla

Iman yang kuat tak akan takut pada keraguan. Iman yang dangkal dan dogmatis selalu was-was pada pertanyaan dan keragu-raguan.
This entry was posted in Komentar. Bookmark the permalink.

11 Responses to Kritik kecil atas argumen aktivis Hizbut Tahrir

  1. saiful says:

    Mas Ulil … “meng-NU-kan” HTI? wekekeke

  2. “Tetapi, sumber hukum bukan hanya empat, sebab ada sumber-sumber lain yang kedudukannya memang diperselisihkan oleh para sarjana Islam (al-adillah al-mukhtalaf fiha)”

    Tulisan anda sendiri yang mengungkapkannya, bahwa ada perselisihan,dan padahal, 4 sumber hukum islam spt Al-Qur’an,Assunnah,Ijma’ dan Qiyas, tidak pernah di perselisihkan. Jadi , memang tepat , bahwa fakta sosial bukan menjadi sumber hukum. Karena Fakta di hukumi oleh hukum syara’ , bukan hukum syara’ yang di hukumi fakta.

    ~ Luqman Al – Bantuly ~

  3. yudhistira says:

    Idea yang diusung oleh HTI tentang negara khilafah, adalah idea utopis, bahkan sama utopianya dengan cita2 Karlmarx yang ingin membentuk masyarakat tanpa kelas.

    Karena baik dari sisi ide maupun praksisnya pun sangat sulit diterima oleh aka.l bagaimana proses rotasi kepemimpinan tersebut dan bagaimna praksisnya apa lagi ingin diberlakukan diberbagai negara.

    Mungkin untuk membahas masalah ini kita perlu kembali kemasa pasca wafat nya rasulullah. Pasca wafatnya rasulullah terdapat tiga faksi yang menganggap hak mereka lah kepemimpinan islam tersebut yaitu Muhajirin atau orang yang berhijrah kemudian anshor masyarakat madinah dan faksi terakhir pengikut imam ali. masing2 faksi ini sangat berkeyakinan merekalah kepemimpinan islam sesungguuhnya kemudian akhirnya terpilihlah Abu Bakar Ash SIdik memalui penetapan dari sidang yang dihadiri oleh kaum muhajirin dan kaum anshar. mungkin ini bisa kita anggap teori I atau taroklah kita anggap teori penetapan.

    Setelah wafat abu bakar ash sidik, kepemimpinan Umar ibnu Khatab tidak melalui penetapan yang tetapi abu bakar sidik melakukan penunjukan langsung kepada umar bin khatab sebagai pewaris tahkta islam berikutnya. mungkin teori ini bisa kita sebut dengan teori peniunjukkan.

    Pasca Wafatnya Umar bin kHatab, umar menetapkan mekanisme bagaimana penetapan kepemimpinan islam berikutnya dengan pemillihan yang dilakukan oleh tokoh islam yang kurang dari 10 orang didalamnya ini, mungkin bisa kita anggap dengan teori perwakilan.

    teori keempat adalah saat pemilihan imam ali sebagai khalifah, rakyat mekkah dan madinah berbondong-bondong mendatangi rumah imam ali dengan serta merta mambaiat imam ali . mungkin teori ini dapat kita katakaan dengan baiat rakyat.

    yang ini saya jelaskan adalah dari empat Khulafaurasydin saja dari empat yang terpilih tersebut memiliki empat teori dan metode yang sama sekali berbeda satu dengan yang lainnya.
    Sehingga kalau kita mau flashback menuruni liku sejarah pasca wafatnya nabi muhammad saw, sulit bagi kita menentukan dari keempat teori tersebut yang benar yang mana?
    kita akan kesulitan menemukan satu teori yang paling islam berdasarkan hujjah yang mana?

    Sehingga saya berkesempulan bahwa, khilafah yang dikampanyekan oleh HT tersebut pun tidak ada landasan hujjah yang sahih yang dapat dijadikan suatu hukum. karena nabi pun tampaknya tidak memberikan panduan yang pasti dalam penetapan sistem maupun bagaimana rotasi kepemimpinan islam tersebut harus dijalankan.
    JIka Khilafah itu itu berdasarkan perintah agama, maka semestinya aturan tersebut telah diatur oleh nabi sebelum wafatnya sehingga tidak mungkin terdapat empat metode penetapan khilafah untuk empat khalifah yang berbeda?

    disinilah meneurut saya teori HT tentang khilafah pun a historis, atau tidak mendapat dukungan teori sejarah yang jelas dalam melaksanakannya atau dengan kata lain dari keempat metode tersebut yang mana yang akan dipakai? karena empat metode at sangat sulit bagi kita untuk menarik sintesis baru menhadapi teori penetapan pemimpin atau khilafah, atau mungkin bila kita menarik suatu sistesis baru bisa jadi menjadi teori ke 5 khilafah yang merupakan akal-akalan aristokrat arab untuk menguasai dunia..

    Hizbut Tahrir dalam hal ini menurut saya terjangkit penyakit kesadaran palsu yang tidak membaca sejarah sehingga obsesi nya sama utopianya dengan karlmax bahkan labih naif dari karlmax yang masih memiliki pandangan ilmiah jauh lebih dalam.

    sebelumnya komentar ini mau diposting di Facebooknya mas ulil tapi kebanyakan komennya jadi gak muat,… hehehehehe
    salam kenal buat mas ulil
    terima kasih , wassalam,…

  4. satriyo says:

    Mohon maaf sebelumnya karena saya sederhana saja melihat mana yang utopia antara praktek khilafah (yang manapun dan kapanpun) dengan teori di awang-awang karl marx. Yang sudah pernah berjalan, berdampak (baca: berkontribusi nyata) pada perikehidupan manusia (baca: peradaban) dan bertranformasi sesuai keadaan zaman–ber-historisitas–itu yang mana ya?
    ;-]

  5. handako says:

    Kritik secuil atas kritik kecil

    Kalau ingin mengkritik sesuatu termasuk metode istimbat yang diadopsi oleh ht, maka pelajari dulu faktanya dengan benar baru dikeluarkan kritik. Maka ada kemungkinan kritik anda benar, tapi kalau faktanya saja tidak difahami, maka kritiknya pasti ngawur…

    Sungguh anda tidak memahami pernyataan tentang bahwa “sejarah atau apa yang dilakukan dan diputuskan oleh wali songo atau ulama bahkan shahabat tidak bisa dijadikan sebagai dalil”, bahkan anda juga tidak memahami peran adat dan kebiasaan dalam metode istimbat yang diadobsi oleh ht.

    Contoh anda tentang mahar itu yang menunjukkan bahwa anda tidak faham, anda sebutkan bahwa ” Quran menegaskan bahwa seorang lelaki harus memberikan mas kawin kepada perempuan yang dinikahinya (wa aatu al-nisa’a shaduqatihinna nihlah, QS 4:4). Tetapi Quran tidak menerangkan, berapa jumlah mahar yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya”

    Jadi kebolehan menetapkan mahar berapapun dan seperti apapun bahkan boleh juga sesuai dengan adat, bukan berarti menjadikan adat sebagai dalil atau sumber hukum.

  6. hanif says:

    Maaf Kang Ulil, Saya kok hanya melihat kesan emosional anda daripada kesan intelektual anda dalam menanggapi masalah ini, apa ini sebuah ekspresi mencak-mencak anda karena anda telah gagal dalam pertarungan melawan orang2 yang anda sebut fundamentalis? Ataukah ini order terbaru dari juragan anda bahwa misi anda tinggal hanya satu saja, yakni MELAWAN HTI?!!

    Hahaha.. Lucu juga anda ini..

  7. Abdusssalam says:

    FAKTA BUKANLAH SUMBER HUKUM
    (Koreksi Atas Ulil Abshar Abdala)

    Ulil Abshor kembali melontarkan kritik terhadap pendirian HTI, seraya melontarkan propaganda ”menjadikan realitas sebagai sumber hukum” (mashdar al-hukm/dalil al-hukm). Menurutnya, hukum syariat tidak melulu harus digali dari atau bersumber pada nash-nash syariat, akan tetapi realitas dan kemashlahatan juga absah digunakan sebagai dalil penetapan hukum. Bahkan, masih menurut dia, realitas dan kemashlahatan bisa menganulir ketetapan hukum yang digali dari nash-nash syariat. Dengan kata lain, ada atau tidak adanya hukum syariat bergantung pada ada atau tidak adanya kemashlahatan dan kesesuaiannya dengan realitas kekinian. Jika hukum syariat tidak lagi dianggap mashlahat, maka hukum itu bisa dianulir. Sebaliknya, ketetapan yang bertentangan dengan syariat bisa ditetapkan menjadi hukum syariat, jika ketetapan itu membawa mashlahat dan sesuai dengan realitas.

    Benarkah pendapat Ulil di atas? Benarkah realitas dan kemashlahatan bisa menggeser hukum syariat yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash syariat? Benarkah penetapan hukum dalam Islam bisa dirujukkan pada realitas dan kemashlahatan?

    Realitas Hukum Syariat
    Pada dasarnya ulama ushul fikih telah mengklasifikasi pembahasan hukum menjadi empat topic pembahasan penting; (1) al-hukm (hukum itu sendiri), (2) al-haakim (pihak yang berwenang menetapkan hukum), (3) al-mahkuum bihi (perbuatan mukallaf), dan (4) al-mahkuum ‘alaihi (mukallaf atau pihak yang dibebani hukum). [Imam Syaukaniy, Irsyaad al-Fuhuul ila Tahqiiq al-Haq min ‘Ilm al-Ushuul, hal.6- dst].

    Dalam konteks pembahasan hukum (al-hukm), mereka mendefinisikan al-hukm al-syar’iy (syariat) sebagai berikut;
    1. Syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba dan berkaitan dengan iqtidhâ‘ (ketetapan), takhyîr (pilihan), atau wadh‘i (kondisi) (khithâb asy-Syâri‘ al-muta‘allaq bi af‘âl al-‘ibâd bi al-iqtidhâ‘ aw al-takhyîr, aw al-wadl‘i (An-Nabhani, op.cit., III/31).
    2. Syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (khithâb asy-Syâri‘ al-muta‘allaq bi af‘âl al-mukallafîn. (Al-Amidi, op.cit.)
    3. Syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba (khithâb asy-Syâri‘ al-muta‘allaq bi af‘âl al-‘ibâd (Al-Amidi, ibid., I/70-71).
    4. Syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf dan berkaitan dengan iqtidhâ‘ (ketetapan), takhyîr (pilihan), atau wadh‘i (kondisi) (khithâb asy-Syâri‘ al-muta‘allaq bi af‘âl al-‘ibâd bi al-iqtidhâ‘ aw al-takhyîr, aw al-wadl‘i. (Asy-Syaukani, op.cit., hlm. 7).

    Para ulama juga mengenalkan istilah fikih, yang substansinya juga bermakna hukum syariat (syariat). Fikih adalah pengetahuan terhadap sejumlah hukum syariat yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Sedangkan syariat adalah hukum Allah yang berlaku pada benda dan perbuatan manusia. Menurut Imam al-Ghazali, fikih mencakup kajian terhadap dalil-dalil dan arah yang ditunjukkan oleh dalil (makna), dari tinjauan yang bersifat rinci. Contohnya, penunjukkan sebuah hadis pada makna tertentu, misalnya nikah tanpa wali secara khusus. (Al-Ghazali, op.cit., hlm. 5). Sedangkan hukum syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ yang berhubungan dengan perbuatan hamba, baik dengan iqtidhâ‘, takhyîr, maupun wadh‘i.

    Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum syariat harus digali atau bersumber dari khithaab al-syaari’ (dalil syariat, yakni al-Quran, Sunnah, Ijma Shahabat, dan Qiyas). Hukum syariat tidak boleh digali dari fakta maupun kondisi yang ada. Pasalnya, penetapan hukum syariat (wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram) mesti merujuk kepada perintah Syaari’ (pembuat hukum) bukan merujuk kepada realitas.

    Sedangkan realitas (fakta) diposisikan sebagai obyek yang dihukumi (manath al-hukm), bukan sebagai sumber hukum (mashdar al-hukm). Hukum syariat juga tidak bisa diubah-ubah maupun disesuaikan dengan realitas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, realitas masyarakat justru harus diubah dan disesuaikan dengan syariat. Dan inilah misi diutusnya Rasulullah saw dan urgensi ditetapkannya hukum Islam. Rasulullah saw diutus oleh Allah swt untuk mengubah realitas jahiliyyah menuju realitas Islamiy. Nabi Mohammad saw diutus tidak untuk membenarkan atau menyokong realitas jahiliyyah. Sebaliknya, beliau saw diutus untuk mengajak manusia meninggalkan realitas jahiliyyah, dan mengubahnya menjadi realitas yang Islamiy. Perhatikan firman Allah swt berikut;

    ”Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.[TQS An Nisaa’ (4):65]

    Ayat ini dengan sharih menyatakan wajibnya kaum Muslim merujuk keputusan Nabi saw (sunnah) dalam setiap perkara yang mereka perselisihkan (fiimaa syajara bainahum), bukan kepada realitas kekinian. Seandainya realitas absah digunakan sebagai rujukan untuk menetapkan hukum, tentunya kita tidak akan diperintahkan untuk merujuk kepada keputusan Nabi.

    Di ayat yang lain, Allah juga memerintahkan kaum Mukmin untuk berhukum dengan hukum Allah swt dan RasulNya;

    “Hendaklah kamu putuskan perkara diantara mereka dengan hukum-hukum yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kalian ikuti hawa nafsu mereka.”[TQS Al Maidah (5):49]

    Ayat ini memerintahkan kaum Muslim untuk menghukumi realitas berdasarkan hukum-hukum yang telah diturunkan Allah, sekaligus melarang kaum Muslim berhukum dengan hawa nafsu.

    Pada ayat lain juga dinyatakan dengan sangat jelas;

    ”Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya”.[TQS An Nisaa’ (4):60]

    Ayat ini mencela orang-orang yang berhukum kepada selain hukum syariat (thaghut). Salah satu pengertian dari thaghut adalah hukum yang dibuat oleh manusia tanpa merujuk kepada al-Quran dan Sunnah. Seandainya hukum boleh ditetapkan tidak berdasarkan dalil syariat –al-Quran dan Sunnah, serta yang ditunjuk oleh keduanya–, niscaya tidak akan ada celaan (dzam) dari Allah swt atas perbuatan tersebut. Sedangkan pada ayat itu jelas-jelas ada celaan bagi orang-orang yang menetapkan hukum tidak merujuk kepada al-Quran dan Sunnah.

    Di dalam hadits shahih dituturkan bahwasanya Nabi Mohammad saw bersabda;

    “Nabi saw bersabda, “Orang yang melakukan penipuan akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan kami, maka perbuatan itu tertolak.”[HR. Imam Bukhari], dan masih banyak lagi nash-nash Quran maupun hadits yang lain.

    Selain itu, larangan menjadi fakta sebagai sumber hukum juga didasarkan pada nash-nash yang mewajibkan kaum Muslim melakukan amar makruf nahi ‘anil mungkar dan dakwah yang ditujukan untuk mengubah realitas rusak agar sejalan dengan hukum syariat. Allah swt berfirman;

    “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.[TQS Ali Imron (3):104]

    Imam Thabariy ketika menafsirkan ayat ini menyatakan sebagai berikut;
    “Pendapat mengenai tafsir firman Allah swt, “Wal takun minkum ummat yad’uuna ila al-khair wa ya’muruuna bi al-ma’ruuf, wa yanhauna ‘anil mungkar, wa ulaaika hum al-muflihuun” , Abu Ja’far berkata, “Yakni, dengan demikian tinggilah pujianNya: “wal takun minkum” (hendaknya ada diantara kalian) wahai orang beriman, ummah = jama’ah = “yad’uuna” (menyeru) manusia = “ila al-khair” = yakni, menuju Islam dan syariat Islam yang telah disyariatkan oleh Allah swt kepada hambaNya, “ya’muruuna bi al-ma’ruuf”, ia berkata, “mengajak manusia mengikuti Nabi Mohammad saw dan agamanya yang datang dari sisi Allah swt. “Yanhauna ‘anil mungkar” = yakni, mencegah dari kufur terhadap Allah, dan mendustakan Nabi Mohammad saw dan semua yang datang kepadanya dari sisi Allah swt, dengan kedua tangannya dan anggota badannya secara bersungguh-sungguh, hingga mereka menyerahkan ketaatan kepada kalian”[Imam Thabariy, Jaami’ al-Bayaan fi Ta’wiil al-Quran, juz 7, hal. 90]

    Keterangan ini semakin memperkuat pendirian yang menyatakan wajibnya kaum Muslim menetapkan hukum berdasarkan al-Quran dan Sunnah, bukan kepada realitas yang rusak. Bahkan, ayat di atas dengan eksplisit mewajibkan kaum Muslim untuk mengubah realitas rusak yang tidak sejalan dengan hukum Islam, bukan malah mengubah hukum Islam agar sesuai dengan realitas. Di dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Mohammad saw bersabda;

    “Siapa saja yang melihat kemungkaran hendaknya ia mengubah dengan tangannya. Jika dengan tangan tidak mampu, hendaklah ia ubah dengan lisannya; dan jika dengan lisan tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya; dan ini adalah selemah-lemah iman.”[HR. Muslim]. Kemungkaran adalah realitas rusak yang bertentangan dengan aqidah dan hukum Islam.

    Lalu, apakah setelah diketengahkan dalil-dalil ini, orang-orang masih bersikukuh dengan pendirian yang menyatakan “bolehnya menjadikan realitas sebagai mashdar al-hukm (sumber hukum)?”

    Tendensi Culas Yang Wajib Diwaspadai
    Pada dasarnya, seruan yang menyatakan bahwa hukum syariat bisa berubah dan disesuaikan berdasarkan realitas kekinian, atau ”realitas sah digunakan sebagai dalil syariat”, adalah seruan jahat yang tidak hanya akan memberangus kesucian dan kelurusan hukum Islam, lebih jauh lagi, seruan tersebut juga akan melanggengkan realitas rusak akibat diterapkan aqidah dan system kufur yang lahir dari paham kapitalisme.

    Lebih dari itu, seruan tersebut juga ditujukan untuk menghambat perjuangan yang ditujukan untuk menegakkan kembali syariat Islam dalam realitas kehidupan masyarakat dan negara. Apalagi kita telah memahami bersama siapa yang getol menyerukan seruan dan propaganda busuk ini. Mereka adalah kelompok yang mengaku Muslim, namun tak henti-hentinya menyakiti Islam dan kaum Muslim; dan berdiam diri terhadap kerusakan akibat diterapkannya system sekuler yang selalu mereka puja-puja dan perjuangkan. Rasanya, ini saja sudah cukup bagi kaum Muslim untuk menolak propaganda-propaganda jahat yang sengaja mereka jejalkan di tengah-tengah kaum Muslim.

    Yang mesti dilakukan oleh umat Islam sekarang bukanlah menyesuaikan hukum-hukum syariat dengan realitas –atau menjadikan realitas sebagai sumber hukum–, akan tetapi berjuang mengubah realitas fasid ini agar sejalan dengan hukum Islam.

    Adapun klaim mereka bahwa Thufi telah mempopulerkan gagasan-gagasan untuk menjadikan realitas sebagai sumber hukum yang bisa menganulir ketetapan dari nash-nash syariat; sesungguhnya, pendapat Thufi bukanlah dalil syariat. Perkataan seseorang bukanlah dalil yang bisa digunakan untuk menegakkan hujjah. Hujjah terletak pada al-Quran, Sunnah, Ijma’ Shahabat, dan Qiyas. Jangankan pendapat Thufi, pendapat shahabat saja (ra’yu al-shahabat) tidak absah digunakan sebagai dalil syariat.

    Sesungguhnya, Islam telah menempatkan realitas (fakta) pada kedudukannya sebagai manath al-hukmi (obyek hukum). Dengan kata lain, realitas adalah obyek yang dihukumi, dan sama sekali tidak berkedudukan sebagai sumber hukum (mashdar al-hukmi). Perubahan fakta sama sekali tidak mempengaruhi hukum. Pasalnya, hukum Islam bersifat abadi (perennial), dan berlaku hingga hari kiamat datang. Nash-nash syariat telah menyatakan hal ini dengan sangat jelas (sharih). Wallahu A’lam bi al-Shawab

  8. Untuk Mas Abdussalam,
    Tampaknya anda salah satu aktivis Hizbut Tahrir ya? Bagus. Terima kasih untuk tanggapan anda.

    Ada beberapa catatan saya buat anda:

    Pertama, anda menyebutkan empat definisi mengenai “hukm”, tetapi, entah sengaja atau tidak, anda menyebutnya sebagai definisi syariat. Kalau anda mengikuti pembahasan dalam literatur ushul al-fiqh, empat definisi yang anda sebut itu adalah definisi suatu kategori yang secara teknis disebut “hukm”. Dalam literatur usuhul fiqh, tak dikenal istilah “al-shari’ah” sebagai obyek pembahasan yang terpisah. Isitlah “hukm” lebih spesifik ketimbang istilah “syariah”.

    Kedua, anda mengatakan bahwa hujjah hanya ada dalam Quran, sunnah, ijma’ shahabat dan qiyas. Anda mengatakan bahwa pendapat ulama seperti al-Thufi bukanlah hujjah, bahkan pendapat sahabat pun tidak bisa menjadi hujjah.

    Pertanyaan yang layak diajukan adalah: lalu kenapa anda mengutip pendapat para ulama seperti dalam tulisan anda itu, jika pendapat mereka bukan hujjah dalam masalah syariah?

    Kedudukan ijma’ dan qiyas sebagai landasan hukum pun masih diperselisihkan, jadi keduanya bukan dalil yang sepenuhnya disepakati oleh ulama.

    Di luar empat sumber hukum yang anda sebutkan itu, masih ada sejumlah dalil-dalil lain yang bisa dianggap sebagai sumber hukum. Memang masih diperselisihkan, tetapi anda tak bisa menolak fakta bahwa ada sebagian ulama yang mempertimbangkannya sebagasi sumber hukum.

    Kalau anda mengatakan bahwa pendapat ulama itu tidak bisa dijadikan hujjah, hal yang sama juga bisa dikatakan bahwa kedudukan ijma’ dan qiyas sebagai hujjah juga pendapat ulama. Tidak seluruh ulama sepakat akan kedudukan ijma’ dan qiyas sebagai sumber hukum.

    Bahkan kalau mau diusut lebih jauh lagi, tidak ada dalil dalam Quran yang menyatakan bahwa ijma’ dan qiyas adalah dalil syara’. Kalau pun keduanya dianggap dalil, hanyalah istinbath ulama juga. Sementara anda berpendapat bahwa pendpat ulama bukan hujjah.

    Tampaknya, anda mengikuti cara berpikir aktivis Hizbut Tahrir yang secara selektif dan “seenaknya” saja membuat suatu penilaian. Kalau ada pendapat ulama yang anda sepakati, anda sebut sebagai hujjah; sementara kalau ada pendapat ulama lain yang berseberangan dengan posisi anda sendiri, anda katakan bahwa itu hanyalah pendapat ulama yang tak bisa dijadikan hujjah.

    Ketiga, kedudukan fakta sosial sebagai sumber hukum tak bisa kita tolak. Kaidah “taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminati wa al-amkan” dikenal dan diakui oleh ulama fikih Islam. Bagaimana anda bisa menolak fakta sosial sebagai unsur penting yang mempengaruhi hukum Islam?

    Kaidah fikih dengan tegas mengatakan bahwa adat sosial bisa menjadi hukum. Memang benar bahwa adat harus dinilai dulu berdasarkan dalil syara’. Tetapi dalil syara’ tidak cukup dan memadai, karena membutuhkan adat untuk menentukan suatu hukum. Saya sudah memberi contoh yang jelas dan sederhana, yaitu kasus mas kawin. Hukum Islam tidak menentukan jumlah mas kawin.

    Dalam hal ini, adat dan kebiasaan dipakai sebagai landasan penetapan sebuah hukum, yakni hukum yang secara spesifik berkaitan dengan jumlah mas kawin yang harus dibayar oleh suami kepada isterinya.

    Keempat, anda tampaknya kurang tepat memaknai istilah “manath al-hukm” sebagai obyek hukum. Yang tepat, manath al-hukm adalah illat itu sendiri. Jadi kalau shalat qashar diperbolehkan dalam perjalanan, maka “manath al-hukm” adalah illat diperbolehkannya men-qashar salat. Menurut mazhab Syafii, illat-nya adalah bepergian itu sendiri (safar), sementara menurut mazhab Hanafi, illat-nya adalah “masyaqqah”, alias kerepotan yang dihadapi oleh seseorang saat perjalanan.

    Terakhi, anda mengatakan bahwa hukum Islam bersifat abadi sampai kiamat. Lagi-lagi pernyataan seperti ini terlalu umum dan bisa mengecoh.

    Apa yang anda maksud dengan hukum Islam di sini? Apakah pendapat ulama fiqh masuk dalam kategori hukum Islam yang berlaku abadi? Apakah pendapat Taqiyyuddin Nabhani dianggap langgeng sampai kiamat?

    Apakah bentuk khilafah, misalnya, adalah sistem yang harus dipertahankan sampai kiamat? Apa hujjahnya? Wong dalam Quran dan hadis tidak ada dalil yang eksplisit memerintahkan untuk mendirikan negara khilafah. Kalau pun ada, paling dalil umum yang ditarik-tarik oleh orang-orang seperti Nabhani untuk mendukung pendapatnya. Bukankah Nabhani hanya manusai saja yang pendapatnya tak bisa dijadikan hujjah, seperti pendapat anda?

    Bahkan pertanyaan saya labih jauh lagi. Apakah hukum dalam Quran sendiri berlaku abadi sampai kiamat? Bagaimana dengan pendapat sahabat Umar bahwa bagian untuk kaum muallaf dalam harta zakat sudah tak relevan, karena hukum itu hanya relevan dalam pedapat dia saat kekuasaan masih lemah? Bukankah Umar dalam hal ini secara langsung hendak mengatakan bahwa bahkan hukum Quran pun untuk sebagian sudah tak relevan.

    Kalau Umar yang hidup hampir empat belas abad yang lalu saja sudah berani mengatakan ada hukum dalam Quran yang kehilangan relevansi, apalagi kita yang hidup jauh setelah Umar?

    Pertanyaan lain: jika hukum Islam berlaku sampai kiamat, apakah hukum perbudakan yang tak pernah dihapuskan oleh syariat Islam itu masih berlaku sekarang? Jadi, apakah suatu ketika jika khilafah Islam berdiri (semoga saja tidak!) seperti dikehedaki oleh orang-orang Hizbut Tahrir, lalu berperang dengan bangsa “kafir”, bangsa-bangsa itu boleh dijadikan budak kalau mereka berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam, sebagaimana dicontohkan Nabi dulu?

    Jika benar seperti itu, betapa mengerikannya sistem khilafah itu, karena akan memperbudak manusia. Dan betapa mengerikannya hukum Islam yang masih memperbolehkan perbudakan itu?

    Salam,
    Ulil

  9. Mimi says:

    Mas Ulil,
    Percuma aja ngomong dengan orang yang terdoktrinasi.Apa kata guru itulah yang ditiru dan digugu.
    Apa pernah mau MEMBACA buku/jurnal/literatur lain?
    Pemahaman agama aja baru dapat dari guru sudah berani merendahkan orang lain.
    Jadi, kalau mau diskusi dengan orang-orang HT lihat-lihat dulu.Sudah kelas berapa, doktrin dari gurunya. Kelas 1?kelas 2? atau sudah kelas 6 SD? jadi, Mas Ulil percuma aja berdiskusi dengan anak yang baru kelas 2 SD dari gurunya…
    Gicu lohhhh…….

  10. pidhea says:

    Penerapan hukum secara legal tentu membutuhkan peranan negara.
    negara sendiri merupakan produk hukum dalam suatu ideologi,
    ideologi tanpa negara ibarat uang kertas tak bernilai.
    banyak ide atau hukum yang tidak bisa dijalankan atau diberlakukan.
    ini berarti akan terjadi pencacatan terhadap ideologi.
    realitas menunjukan bahwa ideologi kapitalisme membutuhkan
    sebuah negara seperti Amerika Serikat, ideologi Komunisme
    membutuhkan Uni Soviet di masa lalu. begitupun dengan Islam,
    perlu negara yang akan memberlakukan sayariat-Nya.

    Konsep walfare state (negara kesejahteraan) yang diimpikan
    Kapitalisme maupun komunisme tidak akan pernah diwujudkan
    tanpa adanya negara. begitupun dengan Islam, Islam bukan hanya
    sholat bung, akan tetapi sebuah konsep kehidupan yang sempurna, yang
    memerlukan negara Madinah dalam penerapannya di Zaman Rasulullah,
    dan kekhilafahan dimasa sahabat dan tabiin.

    Hukum Islam tidak semata bersifat individual, tapi melibatkan
    seluruh anggota masyarakat dalam penerapannya. Islam bukan cuma akhlak,
    yang mewajibkan kita menerapkan kejujuran dan kesabaran.

    Islam melarang pencurian, sebagaimana islam memerintahkan
    kita bekerja dan berusaha yang halal untuk memperoleh sesuatu
    yang halal pula. Di saat yang sama islam memerintahkan
    hukum uqubat (hukum pidana) diberlakukan bagi yang melanggar
    hukum-hukum tersebut.

    Logiknya bakal ada lebih dari separoh hukum Islam
    yang bersumber dari AlQuran dan hadits yang tidak akan bisa
    diterapkan tanpa adanya negara.

    persoalannya, negara dalam bentuk (model) apakah yang
    bisa menjamin diterapkannya Syariat Islam itu?

    ok, bagi mas ulil sendiri menerapkan Syariat Islam secara keseluruhan
    wajib apa nggak?

    kalau anda bilang wajib, maka mau gak mau harus ada negara
    yang menerapkannya. karena tanpa negara banyak hukum Islam
    yang tidak bisa diterapkan, ya seperti keaadaan sekarang ini.
    dan gak mungkin dong negara komunis nerapin islam, atau kapitalis,
    ya tentu saja negara Islam yang istilahnya disebut Khilafah.

    tapi kalau menurut mas Ulil nggak wajib, kenapa musti
    cari akal-akalan membantah dalil penegakan negara khilafah.
    mendingan bilang aja gak perlu negara. wong syariat aja nggak wajib.

    nah, kalau penerapan syariat Islam secara kaffah menurut mas Ulil
    gak wajib, lantas hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah
    bagi orang yang mengaku Muslim?

    soalnya konsekuensinya gak ada lagi selain pilihan-pilihan
    itu bagi kita, bagi semua orang.
    1. menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, dalam semua sendi
    kehidupan termasuk negara
    2. menjadikan selain Islam sebagai pedoman hidup, dalam semua sendi
    kehidupan termasuk negara
    3. menjadikan islam sebatas apa yang kita mau

    pada akhirnya, sadar atau tidak, mau gak mau
    kita pasti dituntut untuk memilih pilihan-pilihan itu

    Pilih Islam atau selain Islam?
    Pilih Islam sebagian atau selain islam sebagian?

    ya, jadi kayak kue aja dibagi-bagi …………..

  11. muhtasibtasib says:

    jangan berhenti menyebarkan cahaya ditengah kegelapan, walaupun ancaman bom serius diledakan dan darah terpaksa harus mengalir. Jangan takut menghadapi kebodohan, walau makian dan cercaan bertambah panas di telinga. Jangan menangisi peristiwa yang sudah terjadi, ambil pelajaran dan bangkitlah! Kita memang agak terlambat di hadapan peradaban anglosaxon, namun islam pasti berjaya jika ada sejuta orang seperti ulil, bersabarlah, cetaklah generasi seperti ulil, insya Alloh tahun 2050 nanti ummat Islam dapat memimpin peradaban

Leave a Reply