Comments on: Terima kasih kepada pemerintah Indonesia http://ulil.net/2008/08/20/terima-kasih-pada-pemerintah-indonesia/ Iman yang kuat tak akan takut pada keraguan. Iman yang dangkal dan dogmatis selalu was-was pada pertanyaan dan keragu-raguan. Mon, 20 Jun 2011 12:51:59 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3 By: bah reggae http://ulil.net/2008/08/20/terima-kasih-pada-pemerintah-indonesia/comment-page-1/#comment-905 bah reggae Wed, 10 Sep 2008 09:42:13 +0000 http://ulil.net/2008/08/20/terima-kasih-pada-pemerintah-indonesia/#comment-905 Klo saja MK pada 13/8/08 tak memutuskan mulai 2009 anggaran pendidikan hrs spt yg diamanatkan di UUD (min. 20% total anggaran), apakah pemerintah SBY akan tetap memenuhi amanat konstitusi itu? Mari kita periksa. RAPBN 2009 sudah selesai dan diserahkan ke DPR pada 8/8/08. Rencananya, pada 15/8/08 isi dokumen itu akan dipidatokan SBY scr resmi di depan DPR. Nah di dalam RAPBN itu, pendidikan "hanya" dianggarkan Rp Rp 178,0 trilyun. Ini berarti 14,7% dari total anggaran (pengeluaran) Rp 1.203,3 trilyun). Jadi, semula bukan 20%. Lalu pada 13/8/08 -- 2 hari sebelum pidato SBY di DPR -- MK mutuskan anggaran pendidikan mulai 2009 hrs 20% spt diamantkan UUD. Maka, berakrobatlah SBY untk memnuhi amanat MK. Asumsi harga minyak diturunkan jadi US$ 100/barel dari sebelumnya 130 US$/barel. Akibatnya, penerimaan turun demikian pula pengeluaran (jadi Rp 1.122,2 trilyun). Dengan perubahan itu didapatkan Rp 46,1 trilyun untuk tambahan anggaran pendidikan yang semula ”hanya” dianggarkan Rp Rp 178,0 trilyun. Dengan tambahan itu maka angkanya lalu jadi 224.1 trilyun. Ini jika dibagi dengan pengeluaran (Rp 1.122,2 trilyun) hasilnya 19,9697…%. Maka klop-lah 20% itu. Dan inilah yg kemudian dipidatokan SBY di DPR. SBY waktu itu juga menyampaikan dokumen RAPBN 2009 "tambahan" terkait dengan perubahan2 itu. Jika kronologinya spt itu, bisakah pemerintah sendirian ditrimakasihi? Gimana klo MK waktu itu (13/8/08) tak membuat keputusan. Lebih serem lagi, gimana klo MPR jamannya Amien Rais gak memasukkan klausul 20% itu. Artinya, klo pun harus berterimakasih, untk masalah pendidikan kiranya kita mesti berterimakasih pada banyak pihak. Yg pasti, semula SBY di RAPBN 2009 gak menganggarkan setinggi itu. Klo saja MK pada 13/8/08 tak memutuskan mulai 2009 anggaran pendidikan hrs spt yg diamanatkan di UUD (min. 20% total anggaran), apakah pemerintah SBY akan tetap memenuhi amanat konstitusi itu?

Mari kita periksa. RAPBN 2009 sudah selesai dan diserahkan ke DPR pada 8/8/08. Rencananya, pada 15/8/08 isi dokumen itu akan dipidatokan SBY scr resmi di depan DPR. Nah di dalam RAPBN itu, pendidikan “hanya” dianggarkan Rp Rp 178,0 trilyun. Ini berarti 14,7% dari total anggaran (pengeluaran) Rp 1.203,3 trilyun). Jadi, semula bukan 20%.

Lalu pada 13/8/08 — 2 hari sebelum pidato SBY di DPR — MK mutuskan anggaran pendidikan mulai 2009 hrs 20% spt diamantkan UUD.

Maka, berakrobatlah SBY untk memnuhi amanat MK. Asumsi harga minyak diturunkan jadi US$ 100/barel dari sebelumnya 130 US$/barel. Akibatnya, penerimaan turun demikian pula pengeluaran (jadi Rp 1.122,2 trilyun).

Dengan perubahan itu didapatkan Rp 46,1 trilyun untuk tambahan anggaran pendidikan yang semula ”hanya” dianggarkan Rp Rp 178,0 trilyun. Dengan tambahan itu maka angkanya lalu jadi 224.1 trilyun. Ini jika dibagi dengan pengeluaran (Rp 1.122,2 trilyun) hasilnya 19,9697…%. Maka klop-lah 20% itu.

Dan inilah yg kemudian dipidatokan SBY di DPR. SBY waktu itu juga menyampaikan dokumen RAPBN 2009 “tambahan” terkait dengan perubahan2 itu.

Jika kronologinya spt itu, bisakah pemerintah sendirian ditrimakasihi? Gimana klo MK waktu itu (13/8/08) tak membuat keputusan. Lebih serem lagi, gimana klo MPR jamannya Amien Rais gak memasukkan klausul 20% itu.

Artinya, klo pun harus berterimakasih, untk masalah pendidikan kiranya kita mesti berterimakasih pada banyak pihak. Yg pasti, semula SBY di RAPBN 2009 gak menganggarkan setinggi itu.

]]>